BERITA, DAERAH

Ridwan Monoarfa Kawal Hak Fiskal Gorontalo dari Tambang Emas Pani Gold

GoKLIK – GORONTALO.| Besarnya aktivitas produksi emas Pani Gold di Kabupaten Pohuwato menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo. Dewan meminta kejelasan mengenai potensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari kegiatan pertambangan tersebut agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah dapat dihitung berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.

Persoalan itu dibahas Banggar DPRD Provinsi Gorontalo saat berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026). Pembahasan difokuskan pada jenis penerimaan negara dari sektor pertambangan yang menjadi objek DBH serta mekanisme pembagian yang berpotensi menjadi hak Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, yang mewakili Banggar, menegaskan bahwa potensi DBH tidak cukup dihitung hanya berdasarkan besarnya produksi emas. Menurutnya, perlu ada kejelasan hubungan antara produksi, penerimaan negara, jenis penerimaan seperti royalti atau iuran produksi, hingga formula yang digunakan untuk menentukan bagian daerah.

“Yang kita perjuangkan bukan angka yang dibuat-buat. Yang kita perlukan adalah angka yang memiliki dasar data dan formula yang jelas. Kalau memang ada hak fiskal daerah, maka hak itu harus dapat dihitung dan dijelaskan secara transparan,” kata Ridwan.

Untuk itu, Banggar mendorong adanya simulasi indikatif potensi DBH dari kegiatan Pani Gold dengan menggunakan data produksi dan parameter penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah juga perlu mengetahui data apa saja yang harus disiapkan agar potensi penerimaan tersebut dapat dihitung secara akurat.

Ridwan turut menekankan pentingnya pertukaran dan rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Data produksi, penerimaan negara, serta perhitungan DBH harus menggunakan basis yang sama agar pemerintah daerah memperoleh gambaran yang jelas mengenai posisi hak fiskalnya. “Data itu menjadi penting karena kita tidak ingin pembahasan hanya berdasarkan asumsi. Harus ada data produksi, penerimaan negara, serta formula yang menjadi dasar penghitungan sehingga daerah bisa mengetahui secara jelas posisi hak fiskalnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, konsultasi dengan pemerintah pusat merupakan bagian dari fungsi DPRD untuk mengawal potensi penerimaan daerah, bukan untuk mendahului kewenangan pemerintah pusat dalam menetapkan besaran DBH. “Bagi kita di daerah, yang penting bukan sekadar berapa banyak emas yang diproduksi. Kita juga harus tahu bagaimana sumber daya alam itu memberikan nilai tambah dan kontribusi yang terukur bagi masyarakat serta pembangunan daerah,” tutur Ridwan.

WhatsApp   
NNT

LAINNYA

View All
Ruang UMKM
SISI LAIN
View All
Ketika Kebaikan Menular : Malam di Mana Seorang Anak Dikelilingi Berkah yang Datang Bertubi-Tubi

INSPIRASI 31 Mei 2026

‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...


Selengkapnya...
NNT
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Follow Us
VIDEO
View All

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

VIDEO 19 November 2025
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?

Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved. By

Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved. By