BERITA, DAERAH

Iuran Tambang Rakyat Disepakati 7 Persen, Sun Biki Minta Hasilnya Kembali ke Masyarakat

GoKLIK – GORONTALO.| Besaran iuran Pertambangan Rakyat sebesar 7 persen disepakati Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Provinsi Gorontalo. Ketua Pansus, H. Sun Biki, menegaskan pengaturan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penerimaan daerah, tetapi juga harus menjamin manfaat bagi masyarakat dan pemulihan lingkungan.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat Pansus bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, serta Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, Senin (24/8/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimuddin, bersama pimpinan dan anggota Pansus.

Sun Biki menjelaskan, angka 7 persen ditetapkan setelah pembahasan yang cukup alot dengan mempertimbangkan tiga pilihan, yakni 5 persen, 6 persen, dan 7 persen. Besaran tersebut diharapkan tetap memberi ruang bagi kegiatan usaha pertambangan rakyat, baik dengan metode tambang terbuka (open pit) maupun bawah tanah (underground).

“Setelah pembahasan yang cukup alot, kita menyepakati angka 7 persen. Ini kita harapkan menjadi angka yang fleksibel, sehingga tidak memberatkan para penambang, baik open pit maupun underground,” ujar Sun Biki.

Menurut politisi Partai Golkar itu, kemampuan masyarakat penambang harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan iuran. Pansus juga memberi perhatian pada penggunaan dana yang terkumpul agar penerimaannya tidak berhenti sebagai angka pendapatan, tetapi diarahkan untuk kepentingan publik, terutama mendukung reklamasi dan pemulihan lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan.

Selain besaran iuran, Pansus menyepakati klausul yang memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola. Sementara itu, pengawasan terhadap kinerja operasional BUMD akan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Pengaturan ini diharapkan memastikan tata kelola pertambangan berjalan dengan pengawasan yang jelas.

Sun Biki menegaskan, keberadaan tambang emas di Gorontalo harus memberikan manfaat yang seimbang bagi penambang dan masyarakat luas, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. “Harapan kita, dengan adanya tambang emas ini, bisa memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat Gorontalo, bukan justru mendatangkan mudarat,” ujarnya.

Dengan kesepakatan tersebut, pembahasan Pansus memasuki tahapan akhir. Ranperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijadwalkan dibawa ke Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II pada Selasa, 1 September 2026, untuk penetapan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

WhatsApp   
NNT

LAINNYA

View All
Ruang UMKM
SISI LAIN
View All
Ketika Kebaikan Menular : Malam di Mana Seorang Anak Dikelilingi Berkah yang Datang Bertubi-Tubi

INSPIRASI 31 Mei 2026

‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...


Selengkapnya...
NNT
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Follow Us
VIDEO
View All

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

VIDEO 19 November 2025
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?

Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved. By

Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved. By