KLIK

Ghalieb Sebagai anggota legislatif yang berada dikomisi IV yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan termasuk pembangunan kepemudaan, menilai pentingnya menjadikan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai indikator kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

Hadir dalam agenda reses kali ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo, Ketua dan pengurus KNPI Gorontalo, perwakilan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), serta mahasiswa dari berbagai organisasi ekstra kampus dan Badan Eksekutif Mahasiswa.

Dalam forum tersebut, Ghalieb menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan tidak cukup hanya dalam tataran wacana atau seremonial. Dirinya menampung masukan dan mendorong agar Pemprov Gorontalo menyediakan skema anggaran khusus untuk mendukung proses pengkaderan organisasi kepemudaan, memperkuat kelembagaan organisasi kepemudaan secara sistematis, sebagai bagian dari upaya memperkuat IPP.

“Pemuda adalah subjek pembangunan yang harus disiapkan secara matang. IPP kita harus tetap bertumbuh kearah yang lebih baik, dan itu butuh keberpihakan anggaran untuk fasilitasi pengkaderan, pelatihan, dan partisipasi aktif organisasi pemuda,” tegas Ghalieb di hadapan peserta reses.

Selama ini, organisasi kepemudaan di Gorontalo bertahan dengan tingkat kemandirian tinggi dalam menjalankan proses pengkaderan dan pendidikan keanggotaannya. Membiayai proses pengkaderan, penguatan kelembagaan organisasi dengan biaya sendiri bahkan patungan antar kader Seluruh upaya itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber daya organisasi pemuda sementara hal ini menjadi indikator penting dalam penilaian IPP di daerah. Sangat miris ketika seluruh energi dan sumber daya ini bekerja tanpa dukungan fasilitas dari pemerintah. Padahal, kontribusi kepemudaan terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, tidak bisa dinafikan.

Olehnya Dorongan agar pemerintah daerah memfasilitasi penganggaran bagi kegiatan proses pengkaderan, penguatan kelembagaan, dan pendidikan kapasitas kepemudaan menjadi perhatian dan mendapat dukungan kelembagaan dari DPRD dan Pemerintah Provinsi. Ghalieb menegaskan bahwa agenda pembangunan kepemudaan perlu menjadi arus utama (mainstream) dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Reses pun kemudian ditutup dengan penegasan komitmen Ghalieb untuk membawa masukan hasil reses ini ke pembahasan DPRD dan memperjuangkan agar alokasi penganggaran untuk penguatan pembangunan kepemudaan menjadi salah satu prioritas anggaran daerah, baik pada APBD perubahan provinsi Tahun 2025 atau APBD Provinsi tahun mendatang.