KLIK

Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Fadli Poha, dan diikuti oleh delapan anggota komisi secara lengkap, yaitu Hj. Sitti Nurayin Sompie, Femmy Kristina Udoki, Yeyen S. Sidiki, Fikran A.Z Salilama, H. Ekwan Ahmad, Ramdan Liputo, Wahyudin Maridu, dan Umar Karim. Turut mendampingi pula jajaran staf pendamping dari Sekretariat Komisi dan DPRD Provinsi Gorontalo.

Bertempat di aula kantor desa, rombongan Komisi I disambut langsung oleh Kepala Desa Tolotio, Marlen Hamdata, S.AP, bersama jajarannya. Diskusi yang mengalir santai namun formal tersebut, membahas berbagai tantangan sekaligus potensi strategis desa yang berada di wilayah pesisir tersebut.

Anggota Komisi I yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan setempat yakni dapil bone bolango, Femmy Kristina Udoki, menjelaskan bahwa kunker ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD, khususnya Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan politik.

“Kunjungan ini kami laksanakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujar politisi PAN tersebut kepada media.

Femmy pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Tolotio, yang meski dipimpin oleh seorang kepala desa perempuan dan dengan keterbatasan anggaran, tetap menunjukkan semangat pelayanan dan dedikasi tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi dan masukan strategis disampaikan langsung oleh Kepala Desa Tolotio, di antaranya:

• Kebutuhan akan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah yang semakin mendesak di wilayah desa.
• Dorongan kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi kebijakan pendanaan langsung ke desa melalui APBD Provinsi sebagai tambahan operasional, di luar alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
• Harapan agar warga desa Tolotio menjadi bagian dari penerima manfaat program bantuan provinsi, seperti UMKM, bantuan pangan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengembangan ekonomi biru berbasis maritim, mengingat Tolotio merupakan desa dengan potensi kelautan yang besar dan sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Femmy menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut akan dibawa dan diperjuangkan di tingkat lembaga dalam hal ini DPRD Provinsi dan Pemprov Gorontalo untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada.

“Kami akan sampaikan dan bahas di lembaga untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat di desa pesisir seperti Tolotio tidak tertinggal dan masuk dalam prioritas pembangunan provinsi,” pungkas Bunda Femmy.

Kunjungan Komisi I ini menjadi sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintahan desa dalam membangun komunikasi dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat desa.