KLIK

Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi I, Femmy Kristina Udoki, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan mencegah potensi konflik di kawasan perbatasan. Menurutnya, Bone Pantai sebagai kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan daerah lain memiliki tingkat kerentanan tersendiri, khususnya terkait potensi intoleransi yang dapat memicu gesekan sosial.

“Ancaman terhadap kebebasan dan perilaku intoleransi masih sering dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini semakin rawan ketika memasuki momentum besar, termasuk perayaan hari kenegaraan. Karena itu, peran sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan wilayah hukum yang aman dan harmonis,” ungkap Femmy.

Sementara itu, Kapolsek Bone Pantai, IPTU Hasan Tahir, SH, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kunjungan kerja Komisi I Deprov. Ia menegaskan bahwa Polsek Bone Pantai terus menempatkan isu intoleransi sebagai atensi utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Meski saat ini kami tengah fokus pada persiapan peringatan HUT ke-80 RI tingkat kecamatan, substansi yang menjadi pokok kunjungan ini sejalan dengan langkah kami. Polsek Bone Pantai berkomitmen menjaga wilayah hukum agar bebas dari intoleransi dan konflik sosial,” jelas IPTU Hasan Tahir.

Lebih lanjut, Kapolsek menambahkan bahwa kepolisian juga mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Bersama Perum Bulog, Polsek Bone Pantai menggelar operasi pasar murah dengan komoditas beras berkualitas baik dan harga terjangkau. Upaya ini tidak hanya bertujuan menekan inflasi, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat menjelang momentum perayaan nasional.

Sinergi antara DPRD Provinsi Gorontalo dan Polsek Bone Pantai mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan bebas dari segala bentuk intoleransi, sekaligus mendukung ketahanan pangan sebagai fondasi kesejahteraan daerah.