KLIK

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai komitmen organisasi kemanusiaan tersebut dalam menjaga marwah dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Sebaliknya, PMI justru terkesan terombang-ambing di tengah tarik ulur kepentingan politik birokrasi dan manuver sejumlah elit pejabat.

Padahal, dengan adanya kekosongan kepemimpinan, keberlanjutan program strategis PMI seharusnya menjadi prioritas. Namun yang terjadi, lembaga yang identik dengan kerja-kerja kemanusiaan ini seolah dibiarkan larut dalam carut-marut pengelolaan, tanpa arah yang jelas.

Desakan pengunduran diri Ketua PMI sebelumnya pun dinilai sarat muatan politis. Meski secara normatif tidak ada pelanggaran administratif yang mendesak pengunduran diri, kepentingan tertentu diduga menjadi pemicu di balik drama tersebut. Ironisnya, langkah itu justru melahirkan kekosongan kepemimpinan yang kini dijadikan ajang tarik-menarik kepentingan politik.

Keterlambatan pelaksanaan Muslub bukan hanya melemahkan soliditas internal organisasi, melainkan juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap independensi PMI sebagai institusi kemanusiaan. Situasi ini sekaligus mengungkap wajah politik praktis yang begitu kentara menyusupi ranah organisasi yang seharusnya steril dari kepentingan kekuasaan.

Dr. Sumanti Maku yang oleh mandat Rakerda sebagai Ketua Panitia Muslub dan juga sebagai Plt Ketua PMI Kabgor melalui SK Pengurus PMI Provinsi Ishak Liputo, untuk kesekian kali kembali dikonfirmasi media pada Rabu 27 Agustus 2025, beliau DR. Sumanti Maku menegaskan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan persiapan dan penyempurnaan administrasi musyawarah. “Jika persiapannya bisa dipacu, maka paling lama pekan kedua September 2025 Muslub dapat dilaksanakan. Namun saya tetap akan berupaya melakukan percepatan agar musyawarah segera tuntas,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu pengurus PMI tingkat kecamatan yang coba dimintai tanggapannya memilih irit bicara. Ia hanya berkomentar singkat, “Para peluncur kita silent dulu, masalahnya nunggu respon dari teman teman mungkin,” ujarnya, memberi sinyal bahwa dinamika PMI kini memang erat dikaitkan dengan sikap politik tingkat elit.

Publik kini menunggu, apakah elite yang selama ini membanggakan jargon “kemanusiaan” benar-benar serius mengembalikan PMI pada jalur semestinya, atau sekadar menjadikannya alat sandera demi melanggengkan kepentingan politik dan birokrasi.