KLIK

Informasi resmi menyajikan fakta bahwa Perda APBD-P yang telah disahkan, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD Kabupaten Gorontalo tidak teralokasikan. Sekda Sugondo Makmur dalam konfirmasinya menjelaskan bahwa ketiadaan anggaran tersebut dikarnakan Putusan APBD P 2025 yang telah selesai disahkan dan tidak memiki lagi ruang untuk memaksakan alokasi terabut. Ia bahkan menegaskan, pembayaran atas hak yang tidak tertampung tahun ini akan diperlakukan sebagai hutang dan akan masuk dalam alokasi belanja tahun 2026.

Namun, kebijakan ini menuai tanda tanya besar. Publik menilai absennya pengalokasian tunjangan yang sejatinya merupakan hak melekat anggota DPRD justru menimbulkan kesan adanya pola dramatisasi kondisi keuangan daerah. Ironisnya, DPRD yang memiliki kewenangan penuh dalam membahas hingga mengesahkan dokumen APBD seolah tak berdaya ketika hak finansial mereka sendiri terpangkas dalam peraturan yang mereka setujui.

Situasi ini memicu dugaan adanya dinamika politik tersembunyi antara eksekutif dan legislatif. Publik pun dipaksa mencerna apakah absennya tunjangan tersebut sekadar konsekuensi kemampuan keuangan daerah, atau justru bagian dari kompromi politik yang sengaja dimainkan dalam pusaran kuasa di Kabupaten Gorontalo ataukah mengeser presepsi publik terkait isu yang tengah menghangat diruang publik saat ini.

Pertanyaan kritis kini bergulir, apakah DPRD akan memilih diam demi menjaga stabilitas politik, atau justru mengambil sikap tegas memperjuangkan hak konstitusional mereka? Drama baru tunjangan ini jelas menambah babak kontroversi panjang dalam tata kelola keuangan daerah yang selama ini sarat persoalan.