KLIK

Lonjakan permohonan SKCK ini dipicu oleh kebutuhan administrasi calon pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Selain itu, sejumlah masyarakat yang terlibat dalam program kementerian dengan pendampingan resmi juga turut menambah jumlah pemohon.

“Sejak pagi gelombang pemohon tidak berhenti. Mayoritas adalah pelamar PPPK yang membawa syarat administrasi SKCK sebagai dokumen wajib,” ujar salah seorang petugas pelayanan.

Situasi semakin pelik lantaran layanan yang semestinya dapat diakses secara daring melalui aplikasi resmi Polri Super APP mengalami gangguan sejak Kamis kemarin. Server yang down membuat proses pendaftaran online terkendala, sehingga warga terpaksa mendatangi kantor kepolisian secara langsung.

Meski begitu, aparat di Sat Intelkam Polres Gorontalo terlihat berupaya maksimal melayani setiap pemohon. Beberapa langkah teknis seperti penambahan loket sementara dan pengaturan antrean manual dilakukan guna mencegah penumpukan yang lebih parah.

Kepada media, Kapolres Gorontalo AKBP Ki Ide Bagus Tri, S.I.K melalui Kasat Intelkam IPTU. Suprapto, S.IP menjelaskan bahwa saat ini pihak kepolisian memang tengah mengalami kendala teknis pada sistem online pengurusan administrasi SKCK. Meski begitu, pelayanan tetap berjalan dengan langkah taktis yang dilakukan secara manual. Sementara untuk mengurai antrean, pihaknya juga berupaya membagi pelayanan ke beberapa ruangan agar pemohon tetap terlayani dengan baik dan cepat namun tetap mengutamakan prinsip tertib administrasi dan falidasi data.

Hingga saat ini, arus warga masih terus berdatangan. Masyarakat berharap kendala teknis pada sistem daring segera diatasi agar pelayanan SKCK kembali normal dan lebih efisien.