KLIK

Peraturan Tata Tertib DPRD yang terdiri atas 202 pasal ini merupakan pedoman resmi dalam mengatur mekanisme, hak, kewajiban, serta tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi anggota legislatif di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo.

Awalnya, pembahasan peraturan ini menjadi tugas Panitia Khusus (Pansus). Namun, karena masa kerja pansus telah berakhir setelah enam bulan pembahasan, maka proses penyempurnaan dokumen dilanjutkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Gorontalo. Proses finalisasi dilakukan dengan mengacu pada hasil konsultasi serta evaluasi bersama pihak Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rapat paripurna, anggota Bapemperda, Fadli Poha, secara resmi menyerahkan dokumen peraturan tersebut kepada pimpinan DPRD untuk kemudian ditetapkan sebagai Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo.

Dengan disahkannya peraturan ini, DPRD Provinsi Gorontalo kini memiliki landasan hukum dan acuan tata tertib terbaru yang akan menjadi rujukan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dalam ruang lingkup lembaga DPRD.