KLIK

Faktanya hambatan ini bukan karena ketiadaan blangko, atau kesengajaan untuk tidak mengoptimalkan kinerja petugas, melainkan murni disebabkan habisnya persediaan tinta cetak yang menjadi komponen utama dalam proses produksi KTP.

Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Gorontalo, Muhtar Nuna, saat dimintai tanggapan oleh media ini pada Rabu (24/9/2025). Diakui oleh Kadis Muhtar bahwa benar saat ini pihaknya mengalami kendala layanan cetak fisik KTP. Meskipun KTP tidak dikategorikan sebagai urusan wajib atau layanan dasar pemerintah daerah, namun keberadaan dokumen ini tetap menjadi syarat pokok masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan publik, termasuk kebutuhan primer.

“Ketiadaan tinta cetak ini bukanlah keinginan kami sebagai instansi teknis. Kondisi ini murni karena keterbatasan pembiayaan dalam pengadaannya,” jelas Kadis Muhtar.

Menurutnya, pihak Disdukcapil telah berulang kali mengajukan kebutuhan anggaran pengadaan tinta melalui mekanisme perencanaan dan prosedur penganggaran. Namun, alokasi yang diterima tidak sebanding dengan lonjakan kebutuhan permohonan layanan cetak KTP yang diminta.

“Blangko kami tersedia dan cukup, tetapi tinta cetak sudah habis. Itulah sebabnya pelayanan pencetakan KTP belum bisa kami penuhi,” tegasnya.

"Bupati Sofyan Puhi pun telah menaruh perhatian tegas terhadap hal ini, bahkan telaahan kebutuhan layanan cetak KTP telah didisposisi oleh beliau, hanya saja mungkin karena efisiensi dan kebijakan penganggaran sehingga diperubahan anggaran APBD 2025 ini kami tidak mendapatkan tambahan anggaran untuk pengadaan tinta cetak KTP." ungkapnya.

Muhtar juga merinci kebutuhan anggaran untuk mendukung layanan tersebut. Satu botol tinta cetak KTP dengan kapasitas produksi sekitar 500 keping membutuhkan biaya Rp4,3 juta. Berdasarkan proyeksi kebutuhan hingga akhir tahun anggaran ini, sedikitnya 20 botol tinta diperlukan agar permintaan masyarakat dapat dimaksimalkan terlayani.

“Kami sudah melakukan perhitungan kebutuhan. Namun, karena keterbatasan pembiayaan, kami tidak bisa berbuat banyak,” ungkapnya.

Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa hambatan layanan KTP di Kabupaten Gorontalo bukanlah akibat kelalaian teknis, melainkan faktor keterbatasan anggaran yang belum dapat mengakomodasi kebutuhan operasional pelayanan administras kependudukan tersebut.