KLIK

Padahal, rapat itu turut dihadiri Ketua Kwarnas Pramuka, Budi Waseso, dan Sekretaris Jenderal Kwarnas, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ironisnya lagi, kehadiran pengurus inti Kwarda Gorontalo, termasuk Andalan Bina Muda Buyung Hunto, yang jelas-jelas tercantum dalam undangan resmi, justru dilarang masuk dan dipaksa meninggalkan ruangan.

“Kami diusir dari ruangan, bahkan Ketua Harian dan unsur pimpinan Kwarda tidak diizinkan ikut rapat. Padahal dalam undangan tertulis nama kami, tapi kenyataannya akses ditutup rapat,” ungkap Buyung dengan nada kesal.

Kejadian ini bukan sekadar persoalan teknis. Tindakan tersebut mempertontonkan sikap arogan dan minimnya etika penyelenggara rapat yang dilaksanakan di rumah dinas gubernur Gusnar Ismail. Lebih jauh, publik patut mempertanyakan: apa yang sebenarnya hendak ditutupi sehingga penggagas kegiatan malah dikorbankan di depan tamu kehormatan nasional?

Kwarda Gorontalo sendiri telah mempersiapkan kegiatan Peran Saka ini setahun penuh sejak Gorontalo ditetapkan sebagai tuan rumah. Namun alih-alih dihargai, mereka justru dipermalukan. “Rapat ini inisiatif Kwarda. Tapi mengapa justru kami yang tidak diizinkan masuk?” tegas Buyung.

Insiden ini mencoreng wajah pemerintahan daerah sekaligus melecehkan marwah Gerakan Pramuka di tanah sendiri. Kwarda Gorontalo mendesak adanya klarifikasi terbuka, agar jangan sampai persiapan kegiatan nasional ternodai oleh praktik diskriminasi dan sikap otoriter yang jelas-jelas merusak semangat kebersamaan antar elemen di daerah.