KLIK

Pengikut akun tersebut, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, terpantau menuliskan komentar respons keras mereka yang menggambarkan ketidaksetujuan mereka atas perlakuan terhadap Kader Kwarda Gorontalo. Nada kecewa dan geram mendominasi komentar, seakan menjadi representasi sikap kekesalan kolektif kalangan pramuka di tingkat daerah.

Sejumlah komentar bahkan menyeret nama Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Budi Waseso. Sang Jendral tersebut dinilai gagal menunjukkan keberpihakan terhadap semangat pembinaan pramuka di daerah. Netizen menuding, sikap pasif Kwarnas terhadap insiden ini kian memperburuk citra lembaga pramuka yang semestinya berdiri kokoh menjaga marwah kader-kader muda.

"Di usir di depan bapak kandung pramuka,,, 

Ka kwarnas ka buwas tdk bisa melindungi pengurus kwarda, yg nota bene anak kandung kwarnas,,, 

Ada apakah,,,? 

Cc Upik Ishak 

Buyung Hunto." Kutipan Komentar Akun Soleman Lone Ayah Eman.

Tak berhenti di situ, perdebatan warganet juga meluas pada isu politisasi pramuka. Banyak yang menilai, pramuka semakin jauh dari ruh pembentukan karakter dan justru terseret ke pusaran kepentingan politik praktis. Sentimen pesimisme terhadap arah gerak organisasi menguat, dengan asumsi bahwa pramuka kian tergerus oleh tarik-menarik kepentingan elit daripada fokus pada pembinaan adik-adik anggota di lapangan.

Seperti Kutipan Komentar Akun Moch Rasyid Nasar “Pramuka itu program untuk pembekalan keterampilan hidup generasi muda atau sarana politik para pejabat teras?,” tulisnya dalam kolom komentar.

Insiden pengusiran ini pada akhirnya tidak hanya menorehkan luka pada hubungan internal organisasi, tetapi juga membuka ruang evaluasi publik terhadap kredibilitas pengurus pusat hingga daerah. Sorotan netizen yang tajam memperlihatkan bahwa gerakan pramuka bukan sekadar organisasi, melainkan ruang harapan masyarakat bagi pembentukan generasi muda yang berkarakter.

Pertanyaan mendasar pun mengemuka, apakah pramuka masih mampu menjaga jati dirinya sebagai wadah pendidikan nonformal yang netral dan membebaskan diri dari intrik politik? Atau justru akan terjebak lebih jauh dalam kepentingan pragmatis para pemegang kuasa?