KLIK

Rangkuman media dalam pertemuan kunjungan kerja tersebut, Kepala Desa Bubeya Moh. Rizaldi Usman, SH memaparkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di wilayahnya berjalan baik. Desa Bubeya telah berstatus sebagai desa mandiri, dan kini tengah memperkuat sektor ekonomi masyarakat melalui pembentukan Koperasi Desa Bubeya yang sudah memiliki kantor serta mulai melakukan perekrutan keanggotaan dan nasabah.

Namun demikian di balik capaian itu, Kepala Desa Rizaldi mengungkapkan sejumlah kendala mendasar yang kini dihadapi pemerintahannya. Salah satunya adalah minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang menyebabkan sebagian warga masih membuang sampah di bantaran Sungai Bone. Selain itu, tingkat kesejahteraan atau gaji perangkat desa yang dinilai masih sangat kecil, serta ancaman banjir yang sering mengintai di Dusun I kerap terjadi setiap kali curah penghujan tinggi.

Masalah lain yang turut disampaikan yakni jalan tani yang belum dapat digunakan akibat persoalan hibah lahan keluarga, serta belum maksimalnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat lokal.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I Hj. Sitti Nurayin Sompie mengapresiasi keterbukaan informasi pemerintah desa. Aleg srikandi dari Fraksi Gerindra Hj. Sitti menegaskan, Komisi I akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini sebagai bahan evaluasi dan mendorong penguatan kebijakan pembinaan desa di tingkat provinsi.

Sementara itu, Ramdan D. Liputo Aleg dari Fraksi Keadilan Sejahtera, menilai Desa Bubeya telah menunjukkan peningkatan kemajuan, namun masih perlu perhatian serius pada sektor lingkungan dan kesejahteraan aparatur. Aleg Ramdan menambahkan bahwa pembangunan desa harus berkelanjutan dan melibatkan kolaborasi lintas pemerintahan agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.

Kunjungan kerja Komisi I diakhiri dengan berkomitmen memperkuat peran pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bagian dari upaya peran lembaga legislatif.