KLIK

Pengurus aktif Elang Tiga Hambalang, Taufik Buhungo, menilai bahwa pembubaran TKB hanyalah langkah reaktif yang tidak menghapus substansi persoalan yang telah terjadi. Menurutnya, pencabutan SK bukanlah solusi, melainkan cara Bupati Ismet Mile mengaburkan jejak kesalahan dan tanggung jawab moral serta hukum atas kebijakannya sendiri.

“Langkah mencabut SK TKB itu justru menjadi pengakuan bahwa kebijakan tersebut sejak awal bermasalah. Ini bukan tindakan pembenahan, melainkan bentuk pengakuan diam atas perbuatan melanggar hukum yang telah mencoreng marwah pemerintahan Bone Bolango,” tegas Taufik kepada media, Kamis 16/10/2025.

Ia menambahkan, publik tak boleh terkecoh oleh langkah pembubaran tersebut, sebab akar masalahnya terletak pada praktik nepotisme dalam pengangkatan anggota TKB, yang disebut-sebut melibatkan dua anak anak Bupati Ismet Mile sekaligus dari 7 Orang Anggota Tim Kerja Tersebut.

“Tim Kerja Bupati itu sejak awal tidak berdiri atas asas profesionalitas, tetapi atas dasar kedekatan keluarga dan kepentingan politik. Dampaknya sudah terasa, mulai dari dugaan jual beli proyek hingga intervensi jabatan yang kini menjadi keluhan masyarakat akibat praktik jahat yang dilakukan,” ujarnya.

Taufik menilai, pembubaran TKB tidak dapat dianggap sebagai tindakan moral atau bentuk tanggung jawab, sebab kerugian publik dan kekacauan tatanan pemerintahan telah lebih dulu terjadi akibat campur tangan tim yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Masyarakat Bone Bolango sudah jadi korban. TKB menjalankan fungsi di luar kewenangannya, dan sekarang setelah terbongkar, SK-nya dicabut begitu saja seolah semua selesai. Ini justru memperkuat dugaan bahwa pembubaran itu dilakukan untuk mengaburkan fakta hukum yang sedang disorot publik,” lanjutnya.

Lebih jauh, Taufik menegaskan bahwa langkah pembubaran tidak menghentikan proses hukum yang kini tengah berjalan di lembaga anti rasuah seperti KPK dan Kejaksaan. Ia mendesak agar aparat penegak hukum tidak tertipu oleh manuver politik pencitraan, melainkan segera menelusuri seluruh aliran kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan selama masa kerja TKB tersebut.

“Kita ingin kepastian hukum, bukan sandiwara politik. Pembubaran TKB bukan akhir masalah, tapi justru awal pembuktian bahwa ada pelanggaran nyata di tubuh pemerintahan Bone Bolango yang harus dibuka seterang-terangnya,” pungkasnya.

Langkah Ismet Mile yang menuai sorotan tajam ini kian menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan Bone Bolango tengah berada di titik krisis kepercayaan. Di tengah tuntutan akuntabilitas dan integritas publik, masyarakat kini menunggu sejauh mana keberanian lembaga hukum membongkar praktik yang disinyalir mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.