KLIK

Padahal, berdasarkan hasil Rapat Kerja PMI sebelumnya, agenda Muskab telah menjadi keputusan resmi yang disepakati bersama untuk sesegera mungkin dilaksanakan. Namun, hingga jelang waktu yang direncanakan, tidak ada informasi yang jelas terkait tempat, waktu, maupun tata pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahkan beberapa pihak yang ingin berpartisipasi aktif dalam forum tertinggi organisasi ini mengaku tidak memperoleh undangan maupun pemberitahuan resmi.

“Ini aneh. PMI adalah organisasi kemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keterbukaan. Kalau forum selevel Muskab saja dilakukan secara tertutup, bagaimana publik bisa percaya terhadap integritas kepemimpinan yang akan lahir dari proses seperti ini?” ungkap Moris.

Kesan tertutupnya pelaksanaan Muskab ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen pengurus terhadap prinsip demokrasi internal dan akuntabilitas publik. Padahal, regenerasi kepemimpinan di tubuh PMI mestinya menjadi ruang terbuka bagi seluruh relawan, pengurus, dan unsur pendukung kemanusiaan untuk menyalurkan gagasan serta memperkuat kinerja organisasi.

Moris yang juga konsen dengan perilaku organisasi sosial menilai, jika benar Muskab dilaksanakan tanpa pemberitahuan terbuka, maka hal tersebut dapat mencederai semangat kebersamaan dan menimbulkan persepsi adanya upaya pengendalian kekuasaan secara sepihak di tubuh PMI Kabupaten Gorontalo.

“PMI bukan milik segelintir orang. PMI adalah organisasi sosial yang berlandaskan moral kemanusiaan. Tindakan menutup informasi hanya akan menimbulkan kecurigaan publik dan melemahkan legitimasi hasil Muskab itu sendiri,” tegasnya.

Saat media mengkonfirmasi kepada beberapa pihak yang merupakan bagian dari kepengurusan dan pihak yang hadir saat rapat kerja PMI sebelumnya, tidak satupun merespon dan enggan menjawab. 

Sementara Sumanti Maku yang coba dikonfirmasi menyatakan bahwa dirinya pun belum menerima undangan terkait agenda muskab sebagaimana rencana awal namun informasi yang diterimanya bahwa besok pagi rabu 22/10/2025 Muskab akan digelar sembari dirinya masih menunggu undangan resmi.

Kini, publik menantikan penjelasan resmi dari panitia pelaksana yang kini telah diambil alih oleh pengurus PMI Provinsi maupun pengurus PMI Kabupaten Gorontalo. Sebab, dalam konteks organisasi publik yang berorientasi pada kemanusiaan, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan etika.

PMI yg dikenal selama ini sebagai organisasi kemanusiaan kini telah berubah dan bertransformasi menjadi lembaga semi politik. Jika situasi ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap PMI, 0lembaga yang selama ini menjadi simbol kepedulian tanpa pamrih, akan tergerus oleh praktik politik internal yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan organisasi.