KLIK

Kamis, 23/10/2025 kepada media Ramsi Sondakh yang akrab disapa Iyon ini, menyampaikan bahwa Muskab PMI kali ini tidak mencerminkan semangat keterbukaan dan partisipasi sebagaimana amanat AD/ART organisasi, yang menegaskan bahwa setiap proses pemilihan pengurus harus dilandasi asas transparansi, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

“Yang terjadi justru sebaliknya. Muskab ini terlalu dipolitisir dan terasa kuat ada pengkondisian dari pengaruh kuasa. Tidak ada ruang terbuka bagi relawan, tidak ada mekanisme penjaringan bakal calon secara luas. Semua seolah sudah diatur sebelum forum digelar,” tegas Ramsi Sondakh dengan nada kecewa.

Ia juga menyoroti kesan tertutup dalam pelaksanaan Muskab yang seakan-akan hanya formalitas untuk memenuhi agenda administratif semata. Menurutnya, panitia pelaksana tidak memberikan ruang bagi publik dan para relawan untuk berkontribusi dan menyampaikan aspirasi mereka dalam menentukan arah masa depan organisasi kemanusiaan tersebut.

“Kesan yang muncul, forum ini memang sengaja dikondisikan. Tidak ada publikasi terbuka, tidak ada undangan menyeluruh kepada unsur relawan dan pemerhati kemanusiaan. Ini bentuk kemunduran dan pelemahan nilai demokrasi di tubuh PMI,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aleg Fraksi Gerindra itu menilai, ketika organisasi kemanusiaan mulai terkontaminasi oleh kepentingan politik, maka independensi dan moralitasnya akan terkikis. Padahal, PMI semestinya berdiri di atas semua kepentingan golongan dan menjadi simbol netralitas serta kemanusiaan.

“Begitu politik praktis ikut bermain dalam forum seperti Muskab, maka yang dirusak bukan hanya wibawa organisasi, tapi juga kepercayaan publik. PMI harusnya menjadi contoh netralitas dan integritas, bukan alat legitimasi bagi kepentingan kekuasaan,” tandas Ramsi.

Kritik terhadap Muskab PMI Kabupaten Gorontalo juga datang dari Abd Rasyid Molou, pemerhati sosial dan aktivis kemanusiaan yang turut menyoroti buruknya praktik demokrasi dalam forum tersebut. Ia menilai, Muskab kali ini menjadi contoh nyata pelemahan demokrasi organisasi di Kabupaten Gorontalo.

“Bagaimana tidak, musyawarah yang mestinya menjamin pelibatan publik dan keterbukaan justru berlangsung secara tertutup. Ini cerminan pengkerdilan demokrasi,” tegas Abd Rasyid Molou.

Menurutnya, panitia Muskab diduga kuat hanya berorientasi meloloskan satu kandidat yang berada di lingkaran kekuasaan, sehingga seluruh proses diarahkan sedemikian rupa untuk menutup ruang bagi calon lain yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan semangat kerelawanan sejati.

“Panitia terlihat menutupi informasi pelaksanaan Muskab dari pihak-pihak yang punya kompetensi dan dedikasi dalam bidang kemanusiaan serta giat sosial masyarakat. Ini praktik yang tidak hanya menyalahi etika organisasi, tapi juga menjauhkan PMI dari semangat meritokrasi kepemimpinan,” ujarnya.

Abd Rasyid menilai, forum Muskab yang diselimuti kepentingan politik hanya akan memperdalam jarak antara organisasi dengan relawan di akar rumput. Ia menegaskan, PMI semestinya menempatkan nilai-nilai profesionalisme dan keadilan sebagai dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan, bukan menundukkan diri pada pengaruh elite politik.

“Muskab kali ini jauh dari semangat meritokrasi. Semua seolah diarahkan hanya demi menjaga pengaruh kuasa dan melanggengkan dominasi elit politik di balik organisasi kemanusiaan. Ini preseden buruk bagi demokrasi organisasi di Gorontalo,” pungkasnya.

Sementara itu, sejumlah kalangan pemerhati budaya demokrasi organisasi di Kabupaten Gorontalo juga turut angkat suara. Mereka dengan tegas menolak praktik demokrasi tidak etis yang terjadi dalam pelaksanaan Muskab PMI dan mendesak agar forum tersebut ditinjau ulang.

Menurut mereka, terdapat indikasi kuat bahwa proses penyelenggaraan Muskab telah melanggar mekanisme dan prosedur organisasi yang seharusnya menjamin transparansi serta partisipasi seluruh unsur relawan dan anggota aktif PMI.

“Jika benar ada tahapan yang dilanggar oleh panitia, maka Muskab PMI ini patut dievaluasi dan bahkan dapat dinyatakan cacat prosedural. Jangan sampai organisasi kemanusiaan ini kehilangan kredibilitas karena praktik yang tidak sesuai dengan semangat AD/ART-nya sendiri,” ujar salah satu pemerhati demokrasi organisasi yang enggan disebutkan namanya.

Baik Ramsi Sondakh maupun Abd Rasyid Molou bersama para pemerhati lainnya sama-sama menyerukan agar PMI Provinsi Gorontalo segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Muskab. Mereka menegaskan, organisasi kemanusiaan tidak boleh menjadi alat politik atau kendaraan bagi kepentingan pribadi, melainkan harus tetap berdiri tegak di atas nilai independensi, transparansi, dan integritas moral.

“PMI ini milik rakyat, bukan milik kekuasaan. Jika prosesnya saja sudah dikondisikan, maka bagaimana publik bisa percaya terhadap komitmen kemanusiaan yang dijalankan?” tutup Ramsi dengan nada tegas.

Muskab PMI Kabupaten Gorontalo yang seharusnya menjadi ruang konsolidasi dan regenerasi kepemimpinan justru kini berubah menjadi simbol krisis integritas dan mengikis nilai demokrasi organisasi. Kritik publik yang menguat menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap netralitas PMI kini tengah dipertaruhkan.