KLIK

GoKLIK – Gorontalo. | Imbas penyesuaian nomenklatur dalam Perda SOTK berdampak administratif dan hukum tata kelola yang muncul pasca perubahan struktur organisasi pada Badan Penghubung Provinsi Gorontalo, khususnya menyangkut kewenangan dan legalitas pelaksanaan tugas di lapangan, menyikapi hal tersebut Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat, Senin (2/3/2026). 
‎
‎Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I, Fadli Poha, didampingi Wakil Ketua Komisi I Hj. Sitti Nurayin Sompie serta anggota Yeyen S. Sidiki, Femmy Kristina Udoki, Umar Karim dan Ramdan D. Liputo. Pertemuan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Inogaluma Deprov Gorontalo dan terhubung dengan Kantor Badan Penghubung di Jakarta dan Makassar.
‎
‎Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Badan Penghubung Provinsi Gorontalo Moh. Ikbal Lasabang bersama Kasubid Pelayanan Wilayah Makassar Moh. Agung Sugiarto. Turut mendampingi Komisi I perwakilan Ortala dan BPSDM Provinsi Gorontalo yang ikut memberi penjelasan teknis terkait implikasi perubahan nomenklatur tersebut.
‎
‎Dalam rapat itu terungkap sejumlah kendala yang kini dihadapi OPD tersebut. Penyesuaian nomenklatur pada Perda SOTK berdampak pada kedudukan hukum dan kewenangan atas sejumlah tindakan kerja, terutama yang berkaitan dengan fungsi pelayanan dan koordinasi di kantor penghubung Jakarta dan Makassar.