KLIK

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo memastikan pembangunan daerah semakin responsif terhadap kebutuhan gender. Pembahasan diarahkan pada kesiapan dokumen, data, dan bukti dukung (eviden) untuk evaluasi penyelenggaraan PUG Tahun 2025 dalam rangka penilaian PUG 2026 oleh Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI.

Dalam arahannya, Bupati Sofyan Puhi menegaskan bahwa pelaksanaan PUG tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi atau dokumen penilaian. Prinsip kesetaraan gender harus terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga penyediaan pelayanan publik yang memberikan manfaat secara adil bagi perempuan maupun laki-laki.

Bupati Sofyan Puhi pun menjelaskan, komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan responsif gender diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran berperspektif gender pada program prioritas daerah, peningkatan akses serta kualitas pelayanan publik, hingga penguatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. “Komitmen ini kami wujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender pada program prioritas daerah, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta penguatan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi,” ujar Sofyan Puhi.

Bupati Sofyan juga menilai evaluasi dan verifikasi oleh tim kementerian sebagai kesempatan untuk mengukur capaian sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan PUG di daerah. Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD dan jajaran teknis terkait mempersiapkan eviden secara cermat, menyajikan data dan informasi secara transparan serta akurat, dan menindaklanjuti setiap masukan dari tim verifikator.

Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap pelaksanaan PUG semakin terarah dan tidak berhenti pada pemenuhan indikator penilaian. Kesiapan eviden harus sejalan dengan implementasi nyata kebijakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa membedakan gender.